Bangun Kesadaran Sejak Dini, Siswa Pulau Barrang Caddi Belajar Jaga Ekosistem Laut

Sebanyak 31 siswa SMP Negeri 39 Makassar di Pulau Barrang Caddi mengikuti kegiatan penyadartahuan ekosistem pesisir dan laut yang dilaksanakan Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia bersama Yayasan KEHATI, Jumat (21/11/2025). Kegiatan ini juga melibatkan POKMASWAS Sipakatau Barrang Caddi dalam mendampingi siswa selama permainan edukatif berlangsung. Kegiatan ini merupakan bagian dari “Program Penguatan Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Laut di Kota Makassar” yang diinisiasi YKL Indonesia dan KEHATI untuk mendorong tata kelola perikanan skala kecil yang lebih berkelanjutan di Pulau

Kuasa Hukum Minta Surat Keputusan Pembatalan SHM Ni Wayan Dontri Dibatalkan

Bali - Kuasa hukum Ni Wayan Dontri, Veronika Giron, S.H., menyampaikan klarifikasi sekaligus koreksi terhadap pernyataan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kakanwil BPN) Provinsi Bali, I Made Daging, terkait pembatalan dokumen Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7395/Desa Penyaringan yang tercatat atas nama Ni Wayan Dontri. Klarifikasi ini disampaikan Veronika untuk merespons pernyataan Kakanwil BPN Provinsi Bali, I Made Daging, pada tanggal 15 September 2025 sebagaimana dilansir media dengan judul "BPN Bali: Pencabutan Tanda Tangan Perbekel Penyaringan Jadi Alasan Utama

Kisruh Permohonan Pensertifikatan Ganda, Ahli Waris Ultimatum Kakantah Lombok Tengah

Lombok Tengah - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria merupakan penjabaran Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan Negara mengelola sumber daya alam, untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat, melalui Hak menguasai dari Negara. Berdasarkan tafsir tersebut, agar tercapai tujuan negara, salah satunya diperlukan pengaturan tentang hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah melalui penetapan jenis-jenis hak atas tanah sebagaimana diatur Pasal 16 UUPA. Agar pemilikan dan penguasaan tanah terjamin dalam pemanfaatan dan

Ketua LIPAN RI Turun Gunung Soroti Proses Sertifikasi Lahan di Lombok Tengah

Mataram - Menindaklanjuti banyaknya pengaduan masyarakat dan maraknya Oknum Mafia Tanah dan oknum Mafia Hukum serta sulitnya dalam pengurusan legalitas, Lembaga Investigasi Dan Pengawasan Aset Negara Republik Indonesia (Lipan RI) yang di Pimpin langsung Ketua nya Harun Prayitno, SE.,SH, MH., berkesempatan turun ke lapangan untuk menerima aspirasi Masyarakat dan bersilaturahmi serta sinergitas ke Kanwil BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu 23 Juli 2025. Berdasarkan pengaduan Masyarakat kepada LIPAN RI yang memohon bantuan perlindungan hukum terkait polemik penerbitan sertifikat

Jangan Terprovokasi "Indonesia Gelap", Pemerintah Komitmen Wujudkan Keadilan dan Kesejahteraan

Gelombang demonstrasi dan adanya narasi bertajuk "Indonesia Gelap" yang berlangsung serentak di berbagai daerah dinilai sebagai upaya sistematis untuk membentuk opini negatif terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pengamat intelijen Amir Hamzah menegaskan bahwa aksi dan penyebaran isu yang sama sekali tidak berdasar dan tidak relevan tersebut bukanlah gerakan spontan dari masyarakat, melainkan bagian dari agenda politik terstruktur. “Demo yang terjadi di banyak kota dengan tema yang sama dalam waktu berdekatan menunjukkan adanya perencanaan. Ini bukan sekadar

Pemerintah Tetapkan 1 Ramadan 1446 H Jatuh pada Sabtu 1 Maret 2025

Pemerintah menetapkan 1 Ramadan 1446 H/2025 M jatuh pada hari Sabtu 1 Maret 2025. Penetapan ini didasarkan pada keputusan sidang isbat (penetapan) 1 Ramadan 1446 H yang dipimpin Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar di kantor Kementerian Agama, Jakarta, Jumat (28/2/2025). “Sebagaimana laporan saudara Direktur Jenderal Bimas Islam dan ternyata ditemukan hilal di Provinsi paling barat di Aceh dan sudah disumpah juga oleh Pak Hakim. Dengan demikian dua orang yang menyaksikan hilal itu ditambah dengan pengukuhan oleh hakim agama setempat maka pada malam ini diputuskan dalam sidang bahwa satu

Melalui Makan Bergizi Gratis, Pemerintah Dukung Pertumbuhan Ekonomi Lokal

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pada 6 Januari 2025 mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron. Menurutnya, program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. "Selain memberikan asupan gizi dan nutrisi, program MBG juga menjadi pembangkit ekonomi baru di daerah," ujar Herman Khaeron. Herman menilai bahwa langkah pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini tidak

Presiden Prabowo : Akhir Tahun 2025 Seluruh Anak Dapat Makan Bergizi Gratis

Presiden Prabowo Subianto menargetkan seluruh anak di Indonesia akan mendapatkan akses makan bergizi gratis pada akhir 2025. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam keterangannya kepada awak media usai meresmikan proyek ketenagalistrikan di 18 provinsi di Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Senin (20/01/2025). "Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu, saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf kepada semua orang tua, kepada semua anak-anak yang belum