Tolak Bantuan Asing, Mayoritas Publik Percaya Pemerintah Tangani Bencana Sumatera Secara Mandiri

Pemerintah memastikan penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berada dalam kendali, sejalan dengan meningkatnya kepuasan publik terhadap kemampuan negara menangani keadaan darurat. Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa pemerintah memiliki kapasitas kuat untuk menangani situasi tanpa bantuan asing. Hal itu ia sampaikan usai memberikan kuliah umum di Universitas Hasanuddin, Makassar. “Beliau (Presiden Prabowo) sudah mengambil suatu evaluasi, bahwa bencana ini adalah bencana yang bisa kita atasi oleh bangsa

Pemerintah Percepat Pembangunan Hunian dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Sumatera

Pemerintah menegaskan komitmen mempercepat pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatera dengan menempatkan pembangunan hunian dan pemenuhan kebutuhan dasar warga sebagai agenda utama. Langkah ini menandai pergeseran fokus dari fase tanggap darurat menuju pemulihan yang terukur dan berkelanjutan, sejalan dengan arahan langsung Presiden. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran menteri agar pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi warga terdampak segera dituntaskan. Arahan tersebut disampaikan dalam rapat bersama Kabinet Merah Putih di kediaman Hambalang, Bogor,

Astra Salurkan Bantuan Penanganan Bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat

Astra melalui Nurani Astra terus menyalurkan dukungan kemanusiaan untuk membantu penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor untuk wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Berbagai bantuan dari perusahaan-perusahaan Grup Astra disalurkan melalui Nurani Astra, yang sejak lama telah menjalankan aksi kemanusiaan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk pada situasi darurat seperti bencana yang terjadi saat ini. Sebagai bentuk respons cepat, Nurani Astra mendirikan 12 posko bencana yang terdiri dari 3 posko di Aceh, 8 posko di Sumatra Utara, dan 1 posko di Sumatra Barat. Selain

Bangun Kesadaran Sejak Dini, Siswa Pulau Barrang Caddi Belajar Jaga Ekosistem Laut

Sebanyak 31 siswa SMP Negeri 39 Makassar di Pulau Barrang Caddi mengikuti kegiatan penyadartahuan ekosistem pesisir dan laut yang dilaksanakan Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia bersama Yayasan KEHATI, Jumat (21/11/2025). Kegiatan ini juga melibatkan POKMASWAS Sipakatau Barrang Caddi dalam mendampingi siswa selama permainan edukatif berlangsung. Kegiatan ini merupakan bagian dari “Program Penguatan Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Laut di Kota Makassar” yang diinisiasi YKL Indonesia dan KEHATI untuk mendorong tata kelola perikanan skala kecil yang lebih berkelanjutan di Pulau

Kuasa Hukum Minta Surat Keputusan Pembatalan SHM Ni Wayan Dontri Dibatalkan

Bali - Kuasa hukum Ni Wayan Dontri, Veronika Giron, S.H., menyampaikan klarifikasi sekaligus koreksi terhadap pernyataan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kakanwil BPN) Provinsi Bali, I Made Daging, terkait pembatalan dokumen Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 7395/Desa Penyaringan yang tercatat atas nama Ni Wayan Dontri. Klarifikasi ini disampaikan Veronika untuk merespons pernyataan Kakanwil BPN Provinsi Bali, I Made Daging, pada tanggal 15 September 2025 sebagaimana dilansir media dengan judul "BPN Bali: Pencabutan Tanda Tangan Perbekel Penyaringan Jadi Alasan Utama

Kisruh Permohonan Pensertifikatan Ganda, Ahli Waris Ultimatum Kakantah Lombok Tengah

Lombok Tengah - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria merupakan penjabaran Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan Negara mengelola sumber daya alam, untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat, melalui Hak menguasai dari Negara. Berdasarkan tafsir tersebut, agar tercapai tujuan negara, salah satunya diperlukan pengaturan tentang hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah melalui penetapan jenis-jenis hak atas tanah sebagaimana diatur Pasal 16 UUPA. Agar pemilikan dan penguasaan tanah terjamin dalam pemanfaatan dan

Ketua LIPAN RI Turun Gunung Soroti Proses Sertifikasi Lahan di Lombok Tengah

Mataram - Menindaklanjuti banyaknya pengaduan masyarakat dan maraknya Oknum Mafia Tanah dan oknum Mafia Hukum serta sulitnya dalam pengurusan legalitas, Lembaga Investigasi Dan Pengawasan Aset Negara Republik Indonesia (Lipan RI) yang di Pimpin langsung Ketua nya Harun Prayitno, SE.,SH, MH., berkesempatan turun ke lapangan untuk menerima aspirasi Masyarakat dan bersilaturahmi serta sinergitas ke Kanwil BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu 23 Juli 2025. Berdasarkan pengaduan Masyarakat kepada LIPAN RI yang memohon bantuan perlindungan hukum terkait polemik penerbitan sertifikat

Jangan Terprovokasi "Indonesia Gelap", Pemerintah Komitmen Wujudkan Keadilan dan Kesejahteraan

Gelombang demonstrasi dan adanya narasi bertajuk "Indonesia Gelap" yang berlangsung serentak di berbagai daerah dinilai sebagai upaya sistematis untuk membentuk opini negatif terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pengamat intelijen Amir Hamzah menegaskan bahwa aksi dan penyebaran isu yang sama sekali tidak berdasar dan tidak relevan tersebut bukanlah gerakan spontan dari masyarakat, melainkan bagian dari agenda politik terstruktur. “Demo yang terjadi di banyak kota dengan tema yang sama dalam waktu berdekatan menunjukkan adanya perencanaan. Ini bukan sekadar