» Kategori : EKONOMI DAN BISNIS

Sabtu, 08 September 2012 - 06:56:34 WIB
11 September, Pemerintah Lelang SUN Rp 5 Triliun
Jakarta-- Pemerintah akan melelang lima seri obligasi atau surat utang negara (SUN) dengan jumlah indikatif Rp 5 triliun pada 11 September 2012 untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2012.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat, menyebutkan SUN yang akan dilelang memiliki ... Selengkapnya

Kamis, 06 September 2012 - 22:10:38 WIB
Pemerintah Alihkan Kuota Subsidi Minyak Tanah ke Premium
Jakarta-- Pemerintah berencana mengalihkan kuota minyak tanah bersubsidi ke premium dan solar bersubsidi,

Menurut Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia, Evita Legowo, mekanisme tersebut akan dilakukan jika DPR belum memberikan persetujuan penambahan kuota bahan bakar (BBM) bersubsidi.

Selengkapnya

Rabu, 05 September 2012 - 20:36:41 WIB
GAPKI Minta Pembatasan BBM Ditunda
Jakarta-- Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memintai pemerintah bersikap adil dalam hal pengendalian penggunaan bahan bakar minya (BBM) bersubsidi, meski mendukung kebijakan tersebut sepenuhnya.

"Kami sebenarnya mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah tentang pengendalian BBM bersubsidi dan kami bahkan sudah tak ... Selengkapnya

Selasa, 04 September 2012 - 17:07:14 WIB
Jatah BBM Subsidi Diperkirakan Habis September
Jakarta-- Meski pemerintah telah mengalokasikan 40,4 juta kiloliter bahan bakar minyak subsidi untuk kebutuhan tahun ini, namun Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi memperkirakan, jatah bahan bakar minyak (BBM) subsidi untuk kawasan Jakarta akan habis pertengahan September ini.

Menurut Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng, ... Selengkapnya

Jumat, 31 Agustus 2012 - 07:20:29 WIB
Mobil Perkebunan dan Pertambangan Dilarang Gunakan Solar
Jakarta-- Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melarang penggunaan jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu berupa minyak solar (gas oil) bagi mobil barang yang digunakan untuk kegiatan perkebunan dan pertambangan. Kebijakan baru ini berlaku efektif per 1 September 2012.

Ketentuan itu tertuang dalam mengeluarkan ... Selengkapnya

Hal: << Prev | MORE >>