» Kategori : POLITIK DAN HUKUM

Rabu, 19 September 2018 - 13:34:33 WIB
Presiden Lantik Zulkieflimansyah-Sitti Rohma Jadi Gubernur/Wagub NTB 2018-2023
Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi melantik pasangan Zulkieflimansah - Sitti Rohmi Djalilah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/9) pagi. Keduanya menggantikan pasangan Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi - Muhammad Amin yang telah habis masa jabatannya.
Selengkapnya

Selasa, 18 September 2018 - 12:50:00 WIB
LBH Cahaya Nusantara Layangkan Somasi Terbuka kepada Ust. Yahya Waloni
LBH Cahaya Nusantara melayangkan Somasi terbuka kepada ustad Yahya Waloni, Selasa (18/9). Somasi dilayangkan terkait ucapan/ isi ceramah yang tidak layak, menghina, mendiskreditkan banyak pihak oleh sang ustad, yang beredar dalam kanal youtube Cahaya Tauhid (11/9/2018).

"Ustad Yahya Waloni diduga melakukan penghinaan terhadap Prof. ... Selengkapnya

Minggu, 16 September 2018 - 17:29:11 WIB
Emak-emak Militan Fokus Padi Deklarasi Dukungan pada Prabowo-Sandi
Forum Komunikasi Pemenangan Prabowi Sandi (Fokus Padi) yang terdiri dari emak-emak se Indonesia resmi menegaskan dukungannya kepada pasangan capres cawapres Prabowo-Sandi. Deklarasi dukungan dilakukan di kawasan Bambu Apus, Jakarta, Minggu (16/9).

Sekjen Fokus Padi dr. Ana mengatakan, selain mendukung Prabowo-Sandi, dalam jangka ... Selengkapnya

Kamis, 13 September 2018 - 06:28:46 WIB
DKPP Beri Sanksi Pemberhentian Tetap 15 Penyelenggara Pemilu
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap terhadap 15 penyelenggara Pemilu pada Rabu, (12/9/2018) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pukul 14.00 WIB. Vonis tersebut disampaikan dalam sidang dengan agenda pembacaan 13 Putusan dari 17 perkara. Pada kesempatan tersebut, DKPP juga menjatuhkan sanksi berupa ... Selengkapnya

Rabu, 12 September 2018 - 15:03:58 WIB
Mendagri: Pemilu 2019 Tidak Mungkin Gunakan e-Voting
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan, pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 mendatang tidak mungkin menggunakan teknologi e-Voting, karena hal itu tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

“Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sudah sangat ... Selengkapnya

Hal: << Prev | MORE >>