» Kategori : POLITIK DAN HUKUM

Selasa, 13 Oktober 2015 - 19:42:29 WIB
Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pembahasan Revisi UU KPK
Raja.com-- Pemerintah dan DPR sepakat untuk menunda pembahasan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Konsultasi antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan pimpinan DPR-RI di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (13/10).

Menko Polhukam Luhut Pandjaitan mengatakan, pimpinan ... Selengkapnya

Selasa, 13 Oktober 2015 - 12:19:15 WIB
Ka BNN Tegaskan Perlunya Revisi UU Narkoba
Raja.com-- Kepala Badan Narkotika Nasinal (BNN) Komjen Budi Waseso (BuWas) menegaskan perlunya dilakukan revisi payung hukum bagi upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

"Kita evaluasi teus. Kalau kurang kita perbaiki. Penanganan kejahatan narkoba butuh penanganan dan UU khusus yang efektif dan memberi efek jera. Karena itu ... Selengkapnya

Jumat, 09 Oktober 2015 - 20:10:28 WIB
Menteri Kabinet Kerja Dihimbau Tidak Kampanye Dalam Pilkada
Raja.com-- Meskipun dalam Peraturan Pemerintah Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2013 Jo. PP No. 29 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2013,diberikan kesempatan untuk mengajukan cuti guna mengikuti pelaksanaan kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), namun Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi ... Selengkapnya

Jumat, 09 Oktober 2015 - 00:19:28 WIB
Kepuasan Masyarakat pada Jokowi-JK Terus Menurun
Raja.com-- Terus meningkat, jumlah masyarakat yang tidak puas terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo - Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari mengatakan, dari hasil survei Indo Barometer kepada 1200 responden pada 14-22 September 2015 di 34 provinsi diketahui, sebanyak 47,3 persen responden ... Selengkapnya

Sabtu, 03 Oktober 2015 - 00:10:01 WIB
Menpan-RB, "Sanksi Berat Menanti PNS yang Tidak Jaga Netralitas"
Raja.com-- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandy menegaskan, pemerintah akan memberi sanksi sedang hingga berat kepada pegawai negeri sipil (PNS) jika terbukti tak netral dalam pelaksanaan pilkada serentak.

"Tidak ada lagi sanksi lisan atau ringan, karena tidak memberi efek ... Selengkapnya

Hal: << Prev | MORE >>