» Kategori : POLITIK DAN HUKUM

Rabu, 02 Desember 2015 - 19:25:39 WIB
DKPP Berhentikan Lima Penyelenggara Pemilu
Raja.com-- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap terhadap lima penyelenggara Pemilu. Masing-masing satu orang dari Panwas Fakfak Provinsi Papua Barat, Panwas Karang Asem Provinsi Bali, KPU Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, PPS Desa Lomuli Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato Provinsi ... Selengkapnya

Rabu, 02 Desember 2015 - 15:38:08 WIB
KPU, Masyarakat Boleh Foto Hasil Suara di Form C1 Pleno
Untuk meminimalisir kemungkinan kecurangan petugas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempersilahkan masyarakat ikut berperan dalam mengamankan hasil pemungutan suara, dengan jalan memfoto hasil pemungutan suara di Form C1 Pleno.

"Boleh memfoto C1 Plano. Kalau Form C1 nya kan nanti di scan saja. Kalau nanti ada beda dari TPS dan di ... Selengkapnya

Selasa, 01 Desember 2015 - 01:45:32 WIB
TNI AU, "DI Belum Mampu Ciptakan Helikopter Berbeban Besar"
Raja.com-- PT Dirgantara Indonesia dinilai belum mampu mencipatkan helikopter dengan daya tampung besar. Padahal, TNI AU membutuhkan helikopter yang mampu membawa beban hingga 5 ton.

"Sehingga TNI AU menjatuhkan pilihan ke Agusta Westland AW-101", kata Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara, Marsekal Pertama Dwi Badarmanto dalam ... Selengkapnya

Senin, 30 November 2015 - 14:00:57 WIB
KPK, "Korupsi Harus Diperlakukan Seperti Narkotika Dan Terorisme"
Raja.com-- Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiqurrahman Ruki meminta korupsi diatur dalam kitab hukum yang berbeda dan tidak menjadi bagian dari RUU Hukum Pidana. Korupsi, kata Ruki, selayaknya diperlakukan sebagai tindak pidana khusus, seperti halnya narkotika dan terorisme.

"Di situ, hukum pidana ... Selengkapnya

Rabu, 25 November 2015 - 21:07:15 WIB
Seskab; Utamakan Safety, Helikopter VVIP Akan Anti Peluru
Raja.com-- Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan rencana pembelian tiga helikopter untuk Very Very Important Person (VVIP) yang di anataranya akan digunakan oleh Presiden, merupakan usulan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Agus Supriatna. Usulan tersebut telah tercantum dalam rencana strategis TNI Angkatan Udara ... Selengkapnya

Hal: << Prev | MORE >>