» Kategori : POLITIK DAN HUKUM

Rabu, 05 Oktober 2016 - 22:50:07 WIB
Seskab Tegaskan, Tidak Ada Menteri Kampanye Pilkada
Raja- Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menegaskan, tidak ada Menteri Kabinet Kerja yang akan cuti kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2017 yang jadwalnya akan dimulai pada akhir bulan Oktober ini.

"Sampai sekarang tidak ada satu menteri pun yang (izin cuti) berkampanye", kata Pramono di kawasan Istana ... Selengkapnya

Rabu, 05 Oktober 2016 - 15:15:43 WIB
KSAL Pimpin Upacara HUT TNI ke 71 di Mako Koarmabar
Raja- Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Ade Supandi, S.E., M.A.P., bertindak selaku Inspektur Upacara pada Peringatan HUT ke-71 TNI tahun 2016 di Lapangan Arafuru, Markas Komando (Mako) Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) Jalan Gunung Sahari Raya No.67, Jakarta Pusat, Rabu (5/10).

Dalam amanat Panglima TNI ... Selengkapnya

Senin, 03 Oktober 2016 - 16:35:10 WIB
Koarmabar Terima Kunjungan Komandan Kapal Perang AL Jepang
Raja-- Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangarmabar) Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, S.Sos., diwakili Kepala Staf Koarmabar (Kasarmabar) Laksamana Pertama TNI Yudo Margono, S.E., menerima kunjungan kehormatan Komandan kapal Perang Angkatan Laut Jepang JS Fuyuzuki (DD-118) Letnan Kolonel Kuniaki Orito yang didampingi Atase Pertahanan ... Selengkapnya

Kamis, 29 September 2016 - 04:42:50 WIB
Bakamla Terima Kunjungan Atase Pertahanan Perancis
Raja- Dalam rangka kunjungan perkenalan dengan seluruh Instansi Pemerintah RI, Atase Pertahanan Perancis untuk Indonesia Lt. Gael Lacroix yang didampingi oleh Deputi Atase Pertahanan Perancis untuk Indonesia Lt. (E) Thierry Thillier dan Sekretaris Atase, berkunjung ke Kantor Pusat Bakamla RI, Jalan Dr. Sutomo No. 11, Jakarta Pusat, Rabu ... Selengkapnya

Selasa, 27 September 2016 - 09:35:25 WIB
Ada Kekosongan Konstitusi, Pemerintah Diharap Terbitkan Perpu Pilkada
Raja.com-- Dekan Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun, Muhammad Syukur SH. menegaskan, saat ini terjadi kekosongan konstitusi dalam penyelenggaraan Pilkada. Hal ini akan menjadikan Pilkada serentak 2017 mendatang terancam cacat hukum sehingga produk yang dihasilkanyapun akan cacat hukum.

"Pilkada itu merupakan bagian dari ... Selengkapnya

Hal: << Prev | MORE >>