» Kategori : POLITIK DAN HUKUM
Hal: << Prev | MORE >>
Kamis, 17 Maret 2022 - 05:00:30 WIB Pertemuan Puan dan PBNU Dianggap Bentuk Kedekatan Nasionalis dan Islam Pertemuan Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) kemarin di kantor PBNU menyita perhatian publik. Pertemuan dua elite tersebut disambut positif untuk keharmonisan bangsa. Pengamat Politik Emrus Sihombing menilai pertemuan tersebut bentuk kedekatan Puan dengan PBNU. Hal ini bisa dilihat dari ... Selengkapnya |
Kamis, 17 Maret 2022 - 04:58:25 WIB Di Kantor PBNU, Puan Maharani Kembali Tegaskan Pemilu Tetap 2024 "Gus Yahya, Bu Puan Maharani kan akan mencaponkan diri jadi Presiden pada 2024 nanti, bagaimana sikap PBNU apakah akan mendukung?" pertanyaan itu tercetus dari seorang wartawan Kepada Yahya Cholil Staquf di akhir jumpa pers di beranda Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di bilangan Kramat Jakarta Pusat pada Selasa (15/3). Jumpa pers ... Selengkapnya |
Rabu, 16 Maret 2022 - 16:04:38 WIB Setara Institute : Kemitraan PTPN V dan Petani Rakyat hanya “Pepesan Kosong” ** Kriminalisasi Ketua Kopsa-M masuk Meja Persidangan, Kejaksaan Negeri Kampar bergerak cepat, setelah seminggu sebelumnya berkas perkara kriminalisasi terhadap Anthony Hamzah dinyatakan P-21 tepatnya 2 Maret 2022, sekarang ini perkara yang menjerat Ketua Kopsa-M telah diregister pada Pengadilan Negeri Bangkinang pada Hari Kamis, ... Selengkapnya |
Kamis, 10 Maret 2022 - 19:11:34 WIB Presiden Jokowi Lantik Kepala Otorita IKN dan Gubernur Sulsel Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melantik Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Kamis (10/03/2022) sore. Dalam prosesi yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta tersebut, Kepala Negara melantik Andi Sudirman Sulaiman sebagai Gubernur Sulsel Sisa Masa Jabatan Tahun 2018-2023. Sedangkan, ... Selengkapnya |
Rabu, 09 Maret 2022 - 19:07:21 WIB Presiden : KY Harus Jamin Ketersediaan Hakim yang Berintegritas Dalam menjalankan peran sebagai perisai independensi, penjaga imparsialitas, dan penjaga kehormatan hakim, Komisi Yudisial (KY) harus menjamin ketersediaan hakim agung, hakim ad hoc Mahkamah Agung (MA), dan para hakim yang berintegritas melalui proses seleksi yang transparan, yang objektif, dan yang profesional. Hal tersebut ... Selengkapnya |
Hal: << Prev | MORE >>