» Kategori : POLITIK DAN HUKUM

Kamis, 03 Agustus 2017 - 17:57:31 WIB
Kecewa Sikap Gerindra, Koalisi Buruh Bersatu Nasional Tarik Dukungan
Raja- Merasa kecewa dengan sikap Gerindra yang seolah lepas tangan atas polemik antara tokoh Buruh Arief Proyuono (wasekjen Gerindra) dengan PDI Perjuangan, Koalisi Buruh Bersatu Nasional (KBBN) yang terdiri dari FSP BUMN Bersatu ,GSBMI, FSPTN, FSPBUN, GSPP, FSP Mandiri, Federasi Serikat Buruh Tambang, APPKSI, SPTN dan FSB-Perkapalan, menyatakan ... Selengkapnya

Rabu, 26 Juli 2017 - 22:17:58 WIB
Menkopolhukam : Pembelian Alutsista Jangan Sampai Gerogoti APBN
Raja- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto mengatakan, pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) tidak boleh gegabah.

Pertama, pertimbangannya Indonesia memiliki wilayah nasional yang cukup luas sehingga pada saat ingin membeli alutsista harus bisa meng-cover area yang sangat ... Selengkapnya

Selasa, 25 Juli 2017 - 06:36:49 WIB
Indonesia-Malaysia-Singapura Bahas Peningkatan Kualitas ENC Selat Malaka-Singapura
Raja- Dewasa ini Asia Timur telah menjadi salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia karena pertumbuhan ekonomi yang luar biasa di wilayah tersebut. Salah satu jalur pelayaran yang menjadi lalu lintas pelayaran Internasional adalah Selat Malaka dan Selat Singapura, kedua selat ini merupakan salah satu selat tersibuk dimana 80 ribu kapal ... Selengkapnya

Kamis, 20 Juli 2017 - 10:54:26 WIB
Badan Hukum Dicabut, HTI Resmi Dibubarkan
Raja- Setelah melalui koordinasi badan pemerintah yang berada di ranah politik, hukum, dan keamanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) akhirnya mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pencabutan badan hukum bagi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

"Keputusan ini merupakan tindak lanjut atas Peraturan Pemerintah Pengganti ... Selengkapnya

Jumat, 14 Juli 2017 - 08:34:06 WIB
Yusril, "Todung Hanya Menggebu-gebu, Tidak Paham Fungi Pengawasan DPR"
Raja- Yusril Ihza Mahendra membantah balik pernyataan Todung Mulya Lubis yang menuding dirinya hanya mengerti hukum tata negara tradisional dan tidak paham hukum tatanegara modern terkait kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Sebelumnya, Todung, menyebut, karena pemahamannya tradisional, Yusril hanya memahami ... Selengkapnya

Hal: << Prev | MORE >>