» Kategori : POLITIK DAN HUKUM

Rabu, 18 September 2019 - 15:57:49 WIB
Timsus Trisula Bakamla RI/IDNCG - APMM Tangkap Kapal Miras dari Singapura
Dalam rangka mengamankan tindakan ilegal yang kerap kali terjadi di Perairan Indonesia, Tim Operasi Gabungan Bakamla RI/Indonesian Coast Guard (IDNCG) bersama Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) berhasil menangkap kapal yang diduga memuat miras dari Singapura di Perairan Malaysia, Rabu (18/9/2019).

Operasi gabungan yang ... Selengkapnya

Sabtu, 14 September 2019 - 21:07:08 WIB
Dukung RUU KPK, Haidar Alwi : Beri Kesempatan Firli Tunjukkan Kinerjanya
Penanggung Jawab Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) Haidar Alwi menyatakan dukungannya terhadap Rancangan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (RUU KPK).

"Sebagai relawan, tentu kami berada penuh di belakang Jokowi, untuk mendukung putusan-putusannya, termasuk RUU KPK", kata Haidar, lewat ... Selengkapnya

Rabu, 28 Agustus 2019 - 12:32:37 WIB
Penambahan Pasukan TNI di Papua Potensial Tambah Masalah Baru
Rencana penambahan pasukan TNI diyakini tidak akan menyelesaikan masalah, malah potensial menimbulkan banyak permasalahan baru di bumi Cendrawasih Papua. Hal tersebut disampaikan Sekertaris Umum PP GMKI, David Sitorus disela-sela konferensi pers Pernyataan Sikap Bersama Cipayung Plus bersama aktivis Papua dan Posko Menangkan Pancasila, mengenai ... Selengkapnya

Kamis, 22 Agustus 2019 - 14:07:50 WIB
Diduga Ada Dalang Kerusuhan, ARJ Desak Pemerintah Usut Tuntas Kerusuhan Manokwari
Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) mendesak pemerintah bersikap tegas menangani kerusuhan di Manokwari, Papua, yang terjadi beberapa hari lalu. Kerusuhan sebagai buntut dehumanisasi dan rasialis yang terjadi pada aksi damai mahasiswa di Malang dan Surabaya tersebut mendapat perhatian serius seluruh masyatakat Indonesia dan internasional.

Selengkapnya

Rabu, 21 Agustus 2019 - 15:44:07 WIB
Kemendagri: Pemerintah Masih Moratorium Pembentukan Daerah Otonomi Baru
Sejak tahun 2014,Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerima usulan pembentukan 315 Daerah Otonomi Baru (DOB). Namun usulan tersebut tidak bisa diproses karena hingga saat ini Pemerintah masih melakukan moratorium terhadap permintaan Daerah Otonomi Baru.

“Tugas kita kan menerima aspirasi, tetapi kita jelaskan dan tegaskan ... Selengkapnya

Hal: << Prev | MORE >>