» Kategori : POLITIK DAN HUKUM

Rabu, 29 Agustus 2012 - 19:06:50 WIB
MK Kabulkan Sebagian Gugatan Verifikasi Pemilu
Jakarta-- Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan judicial review Undang-Undang Pemilu nomor 8 tahun 2012 terkait Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan DPR Daerah yang diajukan gabungan lembaga masyarakat dan puluhan partai politik nonparlemen.

Dari empat nomor perkara yang ... Selengkapnya

Rabu, 29 Agustus 2012 - 18:57:19 WIB
ICW, "84 Hakim Tipikor Bermasalah"
Jakarta-- Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai sebanyak 84 hakim tipikor di 14 Pengadilan Tipikor (tingkat provinsi) bermasalah, terutama menyangkut aspek integritas, kualitas, dan administratif.

"Dalam beberapa bulan kami telah melakukan tracking terhadap hakim tipikor, kerja sama dengan mitra daerah. Dari catatan rangkuman ... Selengkapnya

Selasa, 28 Agustus 2012 - 15:19:24 WIB
John Kei Dituntut Penjara Seumur Hidup
Jakarta-- Terdakwa pembunuhan berencana bos PT Sanex Steel, John Refra Kei alias John Kei, dituntut pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.

Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Hari Siregar dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (28/8).

Menurut Harli, ... Selengkapnya

Sabtu, 18 Agustus 2012 - 05:48:36 WIB
Dua Hakim Tipikor Ditangkap KPK
Jakarta-- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan dua hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Jawa Tengah, serta seorang penghubung antara hakim Tipikor dengan pihak yang berperkara.

"Tadi pagi, sekira pukul 10.00 WIB, KPK bersama Mahkamah Agung (MA) menangkap tiga orang sebagai terperiksa. ... Selengkapnya

Rabu, 15 Agustus 2012 - 07:11:23 WIB
Komnas HAM, "Terapkan Juga Sanksi Pidana Untuk Kasus Lapindo"
Jakarta-- Komnas HAM mendesak pemerintah untuk terus menuntut pertanggungjawaban para pihak yang berkaitan dengan persoalan lumpur lapiondo. Pertanggungjawaban itu tak cuma lewat pemberian ganti rugi, melainkan juga sanksi pidana.

Untuk masalah pertanggungjawaban pidana, Komnas HAM berharap aparat penegak hukum dapat menggunakan ... Selengkapnya

Hal: << Prev | MORE >>