» Kategori : POLITIK DAN HUKUM

Minggu, 01 Juli 2012 - 08:55:55 WIB
Yusril, "Saweran Pembangunan Gedung KPK, Menyimpang"
Jakarta-- Penggalangan dana untuk pembangunan gedung baru KPK mendapat kritikan dari sejumlah kalangan. Kritikan itu terlontar dari pengamat hukum tata negara Prof Yusril Ihza Mahendra. Ia menilai sumbangan rencana pembangunan gedung KPK dari masyarakat merupakan hal yang menyimpang. Sebab, KPK merupakan lembaga negara yang seharusnya mengikuti ... Selengkapnya

Kamis, 28 Juni 2012 - 07:20:34 WIB
Tujuh Jam Diperiksa, Anas Ngaku Tak Tahu Soal Hambalang
Jakarta-- Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dimintai keterangannya oleh KPK terkait penyelidikan kasus pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang, Bogor. Anas mengatakan, pemeriksaan dirinya yang lama lantaran banyak pertanyaan yang diajukan penyelidik kepadanya.

"Mengapa keterangan saya dan klarifikasinya ... Selengkapnya

Rabu, 27 Juni 2012 - 05:15:23 WIB
ICW Laporkan 9 Parpol "Mesin Korupsi"
Jakarta-- Indonesia Corruption Watch (ICW) melapirkan sembilan partai politik yang disinyalir menjadi mesin korupsi. Pasalnya, parta-partai tersebut menutupi sumber keuangan mereka. Laporan tersebut diserahkan peneliti ICW Apung Widadi kepada Komisi Informasi Publik di Jakarta, Selasa (26/6).

Dalam laporannya, ICW menyebut hanya ... Selengkapnya

Jumat, 22 Juni 2012 - 05:25:44 WIB
Utang Luar Negeri Tentu Atas Persetujuan DPR
Jakarta-- Pemerintah menegaskan setiap perjanjian internasional yang berimplikasi pada keuangan negara selama ini dilakukan telah mendapatkan persetujuan DPR. Sebab, segala sesuatu yang berimplikasi pada keuangan dapat dipastikan menjadi bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diajukan setiap tahunnya ke DPR.

Selengkapnya

Kamis, 21 Juni 2012 - 02:33:05 WIB
MK Nyatakan Tak Berwenang Ubah Besaran Denda
Jakarta-- Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak berwenang menguji konstitusionalitas Pasal 1 Perppu No. 16 Prp Tahun 1960 tentang beberapa perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

"MK berpendapat penentuan besaran nilai denda yang menjadi tolak ukur suatu tindak pidana adalah kewenangan pembentuk Undang-Undang", kata ... Selengkapnya

Hal: << Prev | MORE >>