» Kategori : POLITIK DAN HUKUM

Selasa, 17 Juli 2012 - 22:19:32 WIB
Kejagung Tangkap Buronan Koruptor Rp 44 Miliar
Jakarta-- M. Jusmin Dawi bin Semi, buronan kasus dugaan korupsi Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah pada tahun 2008 sebesar Rp 44 miliar akhirnya ditangkap Tim Satgas Intelijen Kejaksaan Agung setelah dua tahun kabur ke Jakarta dengan mengubah identitasnya.

"Jasmin Ditangkap pukul 11.00 WIB di Menara Imperium Kuningan. Yang ... Selengkapnya

Senin, 16 Juli 2012 - 19:06:35 WIB
Bambang, "KPK Pertimbangkan Cekal Anas"
Jakarta-- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempertimbangkan untuk mencegah Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum untuk bepergian ke Luar Negeri terkait proses hukum dugaan kasus korupsi proyek Hambalang di Bogor, Jawa Barat.

"Kita akan konfirmasi ke penyelidik apakah membutuhkan atau tidak mencegah yang bersangkutan ... Selengkapnya

Kamis, 12 Juli 2012 - 16:40:30 WIB
Amran, "Dana dari Hartati Untuk Dana Kampanye"
Jakarta-- Tersangka kasus dugaan suap, Amran Batalipu, membantah bahwa dana yang diterimanya dari PT Hardaya Inti Plantation (HIP) terkait dengan penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan di kawasan Buol, Sulawesi Tengah. Menurutnya dana tersebut merupakan bantuan dana kampanyenya di Pilkada Buol tahun 2012.

"Kalau hasil ... Selengkapnya

Selasa, 03 Juli 2012 - 23:54:37 WIB
Hakim Tolak Nota Keberatan Wa Ode
Jakarta-- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan oleh kuasa hukum terdakwa kasus suap alokasi Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID), Wa Ode Nurhayati. Penolakan itu dinyatakan majelis hakim dalam sidang dengan agenda putusan sela, Selasa (3/7).
Selengkapnya

Selasa, 03 Juli 2012 - 23:19:45 WIB
KPK Cegah Hartati Ke Luar Negeri
Jakarta-- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap pemilik PT Hardaya Inti Plantations, Siti Hartati Cakra Murdaya atau lebih dikenal Hartati Murdaya .

Menurut Juru bicara KPK Johan Budi, pencegahan tersebut dilakukan agar lembaganya sewaktu-waktu dapat memeriksa Hartati dalam ... Selengkapnya

Hal: << Prev | MORE >>