» Kategori : POLITIK DAN HUKUM

Kamis, 21 Juni 2012 - 02:33:05 WIB
MK Nyatakan Tak Berwenang Ubah Besaran Denda
Jakarta-- Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak berwenang menguji konstitusionalitas Pasal 1 Perppu No. 16 Prp Tahun 1960 tentang beberapa perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

"MK berpendapat penentuan besaran nilai denda yang menjadi tolak ukur suatu tindak pidana adalah kewenangan pembentuk Undang-Undang", kata ... Selengkapnya

Senin, 18 Juni 2012 - 11:06:15 WIB
LSI, "Elektabilitas Demokrat Anjlok"
Jakarta-- Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mengumumkan hasil survei nasional atas elektabilitas partai politik. Hasilnya, Partai Demokrat berada di peringkat ke tiga dengan dukungan sebesar 11,3 persen.

Saat ini dukungan Partai Demokrat berada di bawah Partai Golkar dengan 20,9 persen, sementara PDI-P sebesar 14 persen dukungan. ... Selengkapnya

Sabtu, 16 Juni 2012 - 05:01:30 WIB
Darmono, "Kejagung Terus Buru Buron BLBI"
Jakarta-- Berhasil menangkap terpidana kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Sherny Kojungian, Kejaksaan Agung (Kejagung) terus berupaya mengejar buronan lainnya yang berada di luar negeri.

Menurut Wakil Ketua Jaksa Agung Darmono, pihaknya terus berupaya mencari 24 buronan lain terkait kasus bailout BLBI yang ... Selengkapnya

Rabu, 13 Juni 2012 - 23:33:43 WIB
"Pulang Kampung", Neneng ditangkap KPK
Jakarta-- Buronan kasus korupsi proyek pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kemenakertrans, Neneng Sri Wahyuni akhirnya ditangkap KPK. Neneng yang sempat buron selama 10 bulan itu ditangkap di rumah Neneng di wilayah Pejaten, Jakarta Selatan, bukan di luar negeri.

Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan KPK ... Selengkapnya

Selasa, 12 Juni 2012 - 18:09:57 WIB
DPR Tolak Lakukan Fit and Propper Test Calon Hakim Agung
Jakarta-- Komisi III DPR menolak melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap 12 nama calon hakim agung. Mereka meminta agar Komisi Yudisial mencari tiga orang lagi agar calon berjumlah 15 orang.

"Keputusannya, semua fraksi sepakat mengembalikan 12 nama calon hakim agung itu ke Komisi Yudisial," kata Ketua Komisi III DPR I ... Selengkapnya

Hal: << Prev | MORE >>