» Kategori : POLITIK DAN HUKUM

Kamis, 08 November 2012 - 17:54:44 WIB
BK DPR, "Laporan Dahlan Tak Dilengkapi Bukti"
Jakarta-- Badan Kehormatan (BK) DPR menilai lLaporan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan tentang anggota dewan yang diduga memeras perusahaan negara tidak disertai bukti.

"Dengan nama-nama yang diserahkan kemarin, diharapkan adalah kelengkapan berupa bukti-bukti dari pemerasan. Tapi sampai saat ini tidak ... Selengkapnya

Rabu, 07 November 2012 - 19:48:58 WIB
Nazar, "Hasil Audit Investigatif BPK Tak Sesuai Fakta"
Jakarta-- Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin menilai hasil audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proyek Pembangunan Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Jawa Barat, tak sesuai fakta. Menurutnya, peran sejumlah pihak dalam proyek ini banyak yang tak diungkap BPK.

Selengkapnya

Rabu, 07 November 2012 - 08:42:01 WIB
Menkopolhukam, "Grasi Untuk Ola Kemungkinan Besar Dicabut"
Jakarta-- Presiden berkemungkinan besar mencabut grasi kurir narkoba Merika Franola karena yang bersangkutan ternyata mengulangi tindak kejahatannya. Ola mendapat ampunan dari Presiden atas hukuman mati yang diterimanya.

"Ternyata yang bersangkutan mengulangi tindak kejahatan yang sama. Ini sangat tidak layak untuk diberikan ... Selengkapnya

Kamis, 01 November 2012 - 02:52:39 WIB
Anggota Komisi VII DPR Disebut Terima 'Upeti' dari ESDM
Jakarta-- Mantan Sekretaris Dirjen Listrik Pemanfaatan Energi (LPE) Energi Sumber Daya Mineral, Soekanar, dalam kesaksiannya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (31/10) mengatakan, ada anggota Komisi VII DPR menerima dana Rp1,5 miliar dari Ditjen LPE. Pemberian ini terkait dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi dan ... Selengkapnya

Selasa, 30 Oktober 2012 - 15:49:21 WIB
Dahlan, "Saya Pegang 10 Nama Oknum DPR"
Jakarta-- Menteri BUMN Dahlan Iskan menyatakan ada 10 nama oknum anggota DPR RI yang diduga pernah meminta jatah ke Badan Usaha Milik Negara. Pimpinan dari kementerian yang mengayomi 141 BUMN ini berjanji akan membeberkannya bila mendapatkan panggilan resmi dari anggota DPR RI.

"Saya punya 'list'-nya. Tidak sampai 15, namun ... Selengkapnya

Hal: << Prev | MORE >>