» Kategori : POLITIK DAN HUKUM

Jumat, 01 Maret 2013 - 23:58:55 WIB
KPK Tetapkan Pejabat Adhi Karya Tersangka
Jakarta-- KPK menetapkan Kepala Divisi Konstruksi 1 PT Adhi Karya, Teuku Bagus Mokhamad Noor sebagai tersangka. Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, Teuku ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang, Jawa Barat.

"Penyidik telah menemukan dua alat bukti yang cukup, ... Selengkapnya

Kamis, 28 Februari 2013 - 06:43:22 WIB
Puan Maharani, "Sektor Migas Darurat Konstitusi"
Jakarta-- Indonesia tengah mengalami darurat konstitusi pada sektor migas pasca pembubaran BP Migas oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan Undang-Undang migas yang berlaku saat ini secara jelas membuka peluang bagi asing untuk menguasai lapangan minyak di Indonesia.

Karena itu, menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR, Puan ... Selengkapnya

Sabtu, 23 Februari 2013 - 16:05:10 WIB
Mundur dari Ketum, Anas Copot Jaket Demokrat
Jakarta-- Usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek wisma atlet Hambalang, Anas Urbaningrum akhirnya secara resmi menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

"Ini bukan soal jabatan. Ini soal standar etis. Standar etis saya pun sama dengan pakta Integritas yang sudah saya ... Selengkapnya

Jumat, 22 Februari 2013 - 22:07:43 WIB
Ditetapkan sebagai Tersangka, Anas Dipecat dari Ketum Demokrat ?
Jakarta-- Jumat ‘keramat’ akhirnya menimpa Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Setelah lama mengambang, akhirnya pada Jumat (22/2) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menaikkan status Anas sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek Wisma Atlit Hambalang.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan Anas dijerat dengan ... Selengkapnya

Jumat, 22 Februari 2013 - 21:52:35 WIB
Djoko, "Tidak Ada PeningkatanStatus Darurat di Papua"
Jakarta-- Rapat Terbatas (Ratas) Kabinet terkait kasus penembakan brutal oleh kelompok bersenjata terhadap prajurit TNI di Puncak Jaya, Papua, memutuskan tetap mengedepankan pendekatan kesejahteraan dan ekonomi dalam rangka percepatan pembangunan di Papua.

"Tidak ada peningkatan status kedaruratan dan penambahan pasukan di ... Selengkapnya

Hal: << Prev | MORE >>