» Kategori : POLITIK DAN HUKUM

Selasa, 16 April 2013 - 23:01:30 WIB
Hendropriyono, "Penyerangan Cebongan Secara Moril Dibenarkan"
Jakarta-- Secara moril, penyerangan yang dilakukan 11 anggota Grup II Kandang Menjangan Kopassus ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cebongan, dapat dibenarkan.

Menurut Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Jenderal (Purn) Hendropriyono, penyerangan tersebut harus dilihat dari berbagai sisi, sebab peristiwa yang menewaskan ... Selengkapnya

Selasa, 16 April 2013 - 13:36:13 WIB
Danjen Kopassus, "Tak Ada Pelanggaran HAM di Cebongan
Jakarta-- Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Mayjen TNI Agus Sutomo menyatakan tidak ada pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam kasus penyerangan Lapas Cebongan yang dilakukan anggota Kopassus.

"Yang ada pelanggaran anggota", kata Agus, usai acara HUT ke-61 Kopassus, di Cijantung, Jakarta Timur, Selasa (16/4).

Selengkapnya

Jumat, 12 April 2013 - 12:56:14 WIB
Wamen PAN, "39 Instansi Pemerintah Akan Lelang Jabatan"
Jakarta-- Sedikitnya 39 kementerian, lembaga dan pemerintah daerah akan melakukan promosi jabatan secara terbuka (lelang jabatan) dalam pengisian jabatan yang lowong.

"Promosi jabatan secara terbuka akan mendekatkan pada merit system, sehingga karir PNS (Pegawai Negeri Sipil) lebih terjamin", kata Wakil Menteri Pendayagunaan ... Selengkapnya

Rabu, 10 April 2013 - 09:32:50 WIB
Hatta, "Upah Buruh Sebaiknya Ditentukan Bipartit"
Jakarta-- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengusulkan sebaiknya sistem penentuan upah buruh ditentukan antara pihak perusahaan dengan pekerja atau bipartit. Hal ini dinilai akan lebih adil bagi pengusaha untuk menentukan upah berdasarkan skala bisnis perusahaan masing-masing.

Menurutnya, penentuan upah minimum ... Selengkapnya

Rabu, 10 April 2013 - 09:07:54 WIB
Pembahasan RUU Kamnas Sebaiknya Dilanjutkan Pasca Pemilu
Jakarta-- Uuntuk menghindari politisasi demi kepentingan kontestasi pemilu tertentu, sebaiknya pembahasan Rancangan Undang-undang Kemananan Nasional (RUU Kamnas) dilanjutkan pasca diselenggarakannya Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.

"RUU Kamnas sebaiknya dibahas pascapemilu 2014. Disamping itu juga pemerintah wajib merombak total ... Selengkapnya

Hal: << Prev | MORE >>