» Kategori : POLITIK DAN HUKUM

Selasa, 14 Mei 2013 - 20:59:41 WIB
Hilmi Aminuddin Ngaku Gak Kenal Fathanah
Jakarta-- Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hilmi Aminuddin mengaku tidak mengenal tersangka kasus dugaan suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian (Kemtan) Ahmad Fathanah.

Hal itu diungkapkan kuasa hukum Hilmi, Zainuddin Paru, terkait pemeriksaan kali ini yang mengkonfirmasi soal rekaman ... Selengkapnya

Selasa, 14 Mei 2013 - 20:38:34 WIB
Pimpinan Parpol Penguasa Setuju BLSM
Jakarta-- Para pimpinan partai politik (parpol) mendatangi Wisma Negara, Jakarta, untuk memberikan dukungan kepada pemerintah soal kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, Selasa (14/5). Rapat yang berlangsung tertutup itu dihadiri Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan ... Selengkapnya

Senin, 06 Mei 2013 - 17:28:52 WIB
Kejaksaan Agung Pastikan Akan Sita Harta Susno
Jakarta-- Jaksa Agung Basrief Arief memastikan akan melakukan penyitaan harta mantan Kabareskrim Susno Duadji dalam waktu satu bulan. Hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Itu kan ada waktu, dalam UU kan ada waktu satu bulan, nanti kita tanyakan beliau apa siap bayar uang pengganti atau tidak", ... Selengkapnya

Kamis, 02 Mei 2013 - 07:39:32 WIB
Kapuspenkum, "Tidak Pengaruhi Penuntutan dan Penyidikan"
Jakarta-- Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Setia Untung Arimuladi mengatakan, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menyebut laporan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), cacat hukum, tidak mempengaruhi proses penuntutan dan penyidikan terhadap kasus tersebut.

Selengkapnya

Kamis, 02 Mei 2013 - 07:31:07 WIB
Indosat Menangkan Gugatan di PTUN
Jakarta-- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan gugatan Indar Atmanto, mantan Dirut IM2, Indosat, dan IM2 terkait laporan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyatakan adanya kerugian negara senilai Rp 1,3 triliun dalam kasus dugaan penyalahgunaan frekuensi radio 2.1 GHz/3G oleh Indosat dan IM2. Majelis Hakim ... Selengkapnya

Hal: << Prev | MORE >>