» Kategori : POLITIK DAN HUKUM

Minggu, 23 November 2014 - 16:18:15 WIB
Farouk, DPD Harus Dilibatkan Dalam Revisi UU MD3
Raja.com-- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta untuk dilibatkan dalam pembahasan Revisi UU MD3. Terlebih, Revisi UU MD3 juga mengatur tentang DPD.

Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad mengatakan,alasan krusial lainnya adalah bahwa ternyata revisi terhadap UU MD3 hanya dilakukan pada pasal-pasal hasil bargaining antara Koalisi ... Selengkapnya

Senin, 17 November 2014 - 21:18:30 WIB
KIH dan KMP Tandatangani Lima Kesepakatan Rekonsiliasi
Raja.com-- Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) sepakat melakukan rekonsialiasi dan menandatangani nota kesepahaman.

Ada lima butir Kesepakatan Bersama KIH dan KMP;

1. Bersepakat dan setuju untuk segera mengisi penuh anggota fraksi pada 11 komisi, 4 badan dan 1 majelis kehormatan dewan, ... Selengkapnya

Jumat, 14 November 2014 - 11:33:29 WIB
WNI Perbatasan Pindah Kewarganegaraan, TNI : Kedepankan Diplomatik
Raja.com-- Panglima TNI Jenderal Moeldoko mennyatakan akan melakukan tindakan tegas bila ada wilayah Indonesia yang ingin direbut. Pernyataan tersebut disampaikan Panglima terkait maraknya WNI di perbatasan yang pindah kewarganegaraan.

"Namun TNI tetap mengedepankan upaya diplomatik. Kita akan protes keras, Kita selalu sampaikan ... Selengkapnya

Minggu, 09 November 2014 - 17:35:24 WIB
Adian Napitupulu, "Sakitnya Tuh.... Di Sini..."
Raja.com-- Anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu mengaku terganggu dengan foto "Bobo Siang" dirinya yang dimuat media nasional dimana dirinya tampak tengah tertidur saat mengikuti rapat paripurna DPR RI kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di ruang Badan Musyawarah.

"Sakitnya tuh di sini", ... Selengkapnya

Kamis, 06 November 2014 - 16:15:39 WIB
Hambat Kinerja Parlemen, Masyarakat Minta DPR Tandingan Bubar
Raja.com-- Sebagian besar masyarakat Indonesia menginginkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tandingan segera membubarkan diri. Pasalnya adanya DPR tandingan akan menghambat kinerja DPR sendiri dan pemerintah, bahkan keberadaannya sangat jelas tidak menunjukkan adanya keberpihakan kepadakepentingan masyarakat, melainkan kepentingan partai dan elit ... Selengkapnya

Hal: << Prev | MORE >>