» Kategori : NASIONAL

Senin, 30 Juni 2014 - 19:18:44 WIB
Pokja AMPL, Butuh 569 T untuk 100 Persen Universal Access
Raja.com-- Target universal access pada 2019 mendatang yakni 85 persen penduduk Indonesia mendapatkan layanan air minum yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan 85 persen penduduk Indonesia mendapatkan layanan sanitasi yang memenuhi SPM, nampaknya bukanlah hal mudah yang bisa dicapai, pasalnya dalam memenuhi target ini perlu lompatan ... Selengkapnya

Rabu, 25 Juni 2014 - 17:42:31 WIB
Per Hari, 50-70 Remaja Indonesia Mati Sia-sia Karena Narkoba
Raja.com-- Akibat penyalahgunaan narkoba sudah sangat meresahkan. Bahkan disinyalir, sekitar 20 hingga 50 remaja Indonesia mati sia-sia akibat penyalahgunaan narkoba.

"Penyalahgunaan narkoba sudah menjadi ancaman terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenapa disebut ancaman ? Sebab generasi muda itu masa depan bangsa. Data ... Selengkapnya

Selasa, 24 Juni 2014 - 22:16:18 WIB
Rapelan Kenaikan dan Gaji Ke-13 Dibayar bulan Juli
Raja.com-- Pemerintah merencanakan akan membayarkan gaji baru Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada awal bulan Juli depan. Sementara gaji ke-13 akan dibayarkan pada pertengahan bulan Juli mendatang.

Terkait dengan kenaikan gaji PNS, TNI dan Polri itu, pemerintah juga menaikan ... Selengkapnya

Selasa, 17 Juni 2014 - 21:18:28 WIB
Perubahan Jam Kerja PNS Selama Bulan Ramadhan
Raja.com-- Sehubungan dengan akan tibanya bulan Ramadhan, dan dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Ibadah Puasa pada bulan Ramadhan, khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang beragama Islam, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Azwar Abubakar telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor ... Selengkapnya

Senin, 16 Juni 2014 - 12:25:48 WIB
KSPI, RPP Pengupahan Ditandatangani, Buruh Ancam Demo dan Mogok
Raja.com-- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengancam akan melakukan demo besar-besaran bahkan Mogok Nasional,bila pemerintah SBY menandatangani RPP Pengupahan yang tengah digodok pemerintah.

"Kita menolak karena secara substansi prosesnya cacat hukum, dan isinya juga membahayakan kaum buruh karena akan membawa kembali ... Selengkapnya

Hal: << Prev | MORE >>