» Kategori : NASIONAL

Selasa, 09 Februari 2016 - 20:55:28 WIB
AKU KPK Desak Penuntasan Kasus Korupsi APBD Provinsi Riau
Raja.com-- Aliansi Masyarakat Dukung KPK (AKU KPK) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menuntaskan kasus tindak pidana korupsi pembahasan APBD-P 2014 dan APBD 2015 di provinsi Riau yang menyeret Gubernur Riau, Annas Makmun. KPK diharapkan segera menyeret ke meja hijau semua oknum lainnya yang terlibat.

Koordinator ... Selengkapnya

Minggu, 07 Februari 2016 - 16:32:55 WIB
Jelang Hari PSN, Mahasiswa Kelautan UNHAS Bersih-bersih Pantai dan Laut
Raja.com-- Sekitar 80 mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Besar Mahasiswa Kelautan Unhas (Himitekindo, HMIK, MSDC, HMI) melakukan aksi bersih sampah pantai dan laut Losari, Minggu (7/2/2015).

"Kegiatan ini dilandasi atas kepedulian mahasiswa Kelautan Unhas mengenai fakta bahwa Indonesia berada pada peringkat kedua setelah China ... Selengkapnya

Kamis, 04 Februari 2016 - 20:38:26 WIB
Menpan-RB, "Pemerintah Tak Mungkin Tabrak UU untuk Angkat Honorer K2"
Raja.com-- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, tuntutan eks tenaga honorer kategori 2 untuk diangkat menjadi calon pegawau negeri sipil (CPNS) sangat tidak mudah bagi pemerintah untuk mengakomodasinya. Sebab ada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang tidak bisa ditabrak ... Selengkapnya

Rabu, 03 Februari 2016 - 20:24:23 WIB
Menteri Yuddy, " Pejabat Tinggi Wajib Lemhanas"
Raja.com-- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mewajibkan kepada setiap pejabat tinggi di Kementerian dan Lembaga untuk mengikuti pendidikan di Lembaga Ketahanan Nasional RI (Lemhanas). Menurutnya, pendidikan ini penting untuk menambah wawasan mengenai kebangsaan.

Hal tersebut ... Selengkapnya

Selasa, 02 Februari 2016 - 10:12:37 WIB
Evaluasi LNS untuk Memacu Efisiensi dan Efektivitas Pemerintahan
Raja.com-- Agar terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, mana pemerintah memandang perlu mengevaluasi keberadaan lembaga non struktural yang fungsinya tumpang tindih dengan lembaga lain.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi ... Selengkapnya

Hal: << Prev | MORE >>