» Kategori : LIPUTAN EKSLUSIF

Selasa, 11 Desember 2012 - 12:36:18 WIB
Wapres, "Putus Transmisi HIV/AIDS Kepada Ibu dan Anak"
Jakarta-- Wakil Presiden (Wapres) Boediono mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama berpartisipasi mencecah penyebaran HIV/AIDS.

"Adalah tugas kita semua untuk menghentikan penyebaran penyakit HIV/AIDS di Indonesia. Dan lebih dari sekedar mengingat, peringatan ini harus digunakan untuk menilai apakah yang kita ... Selengkapnya

Kamis, 06 Desember 2012 - 06:22:41 WIB
Wapres, "Komunikasi, Kunci Pemberantasan Korupsi"
Jakarta-- komunikasi dan koordinasi yang baik antara Pemerintah dan KPK adalah kunci keberhasilan untuk mencegah dan memberantas korupsi di tanah air, dan untuk membangun Sistem Integritas Nasional. Namun, di atas itu semua ada satu kunci lagi yang harus dipegang untuk mencapai keberhasilan, yaitu niat dan tekad untuk menjaga integritas pribadi ... Selengkapnya

Jumat, 30 November 2012 - 22:23:25 WIB
Presiden, "Bupati dan Walikota Harus Proaktif Tangani Masalah Sosial"
Jakarta-- Penegakan hukum dan ketertiban masyarakat bukan hanya tugas kepolisian, melainkan seluruh jajaran pemerintahan. Presiden meminta bupati dan walikota proaktif tangani masalah sosial di daerahnya. Buka saluran komunikasi dengan masyarakat.

"Bupati dan walikota menjadi yang paling tahu denyut nadi kehidupan rakyat, ... Selengkapnya

Selasa, 20 November 2012 - 23:57:01 WIB
Mahfud MD, "KPK Bisa Periksa Wakil Presiden"
Jakarta-- Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menegaskan di dalam konstitusi tidak ada satu pasal pun yang mengatur perlakuan khusus kepada pejabat negara yang berbuat pidana.

Pendapat Mahfud ini mengomentari pernyataan Ketua KPK Abraham Samad bahwa sesuai konstitusi, KPK tidak bisa melakukan penyelidikan langsung terhadap ... Selengkapnya

Selasa, 13 November 2012 - 15:09:38 WIB
MK, "BPMigas Bertentangan Dengan UUD 1945"
Jakarta-- Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan sejumlah pasal dan frasa dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang mengatur keberadaan Badan Pelaksana Migas. Karenanya, segala kewenangan, tugas dan fungsi pengelolaan Migas dari hulu hingga hilir yang selama ini dilakukan BP Migas bertentangan dengan UUD 1945.

Selengkapnya

Hal: << Prev | MORE >>