Jumat, 16 November 2018 - 21:38:19 WIB

APBI : Kontraproduktif, Pergub Sumsel No 74/2018 Harus Ditinjau Ulang

Penulis : Redaksi
Kategori: EKONOMI DAN BISNIS - Dibaca: 218 kali


Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) yang beranggotakan lebih dari 90 produsen batubara yang berkontribusi terhadap sekitar 80 persen produksi nasional menyayangkan kebijakan yang diambil oleh Pemprov Sumsel yang melarang pengangkutan batubara melalui jalan umum dan dialihkan ke angkutan kereta api dan jalan khusus, sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No.74 Tahun 2018.

Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif APBI mengatakan, kebijakan yang mulai berlaku pada tanggal 8 November 2018 ini ditengarai berdampak terhadap sekitar 10 juta MT pasokan batubara dari Sumsel yang setiap tahunnya melewati jalan umum atau berkisar senilai US$ 500 juta, dikarenakan pengalihan ke jalan khusus, yaitu jalan Servo yang dikelola Titan, serta angkutan kereta api, yang ada saat ini diperkirakan tidak dapat menampung pengalihan pasokan tersebut.

Produksi batubara di Sumsel pada tahun 2018 ditargetkan mencapai 48,5 juta MT atau sekitar 10 persen dari total target produksi nasional. Sekitar 25 juta MT batubara Sumsel diproduksi dari tambang PT Bukit Asam (Persero) Tbk, dan sisanya sekitar 23,5 juta MT diproduksi oleh sekitar 30-an perusahaan tambang.

"Kebijakan ini juga dikhawatirkan akan memunculkan gangguan terhadap pasokan batubara untuk kebutuhan PLTU dalam negeri. Terganggunya pasokan akan berdampak negatif terhadap penurunan pendapatan asli daerah Sumsel dan penerimaan negara (pajak dan non pajak), serta berpotensi menekan defisit neraca transaksi berjalan. APBI mengeluhkan kebijakan Pemprov Sumsel tersebut justru bertolak belakang dengan upaya Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang sedang aktif meningkatkan ekspor untuk mengatasi defisit neraca perdagangan dan defisit neraca transaksi berjalan", kata Hendra kepada redaksi, Jumat (16/11).

Hendra menuturkan, mengingat industri pertambangan batubara adalah sektor penting bagi Provinsi Sumsel yang selama ini dikenal sebagai lumbung energi, maka dikhawatirkan kebijakan Pemprov Sumsel tersebut akan berdampak terhadap industri batubara di Sumsel dan juga sektor usaha lain yang menopang industri pertambangan batubara. "APBI mengkhawatirkan akan meningkatnya jumlah pengangguran yang berpotensi memicu permasalahan sosial. Selain itu, kebijakan ini juga dipandang akan berdampak terhadap meningkatnya non-performing loan di industri pertambangan batubara dan industri penunjang", ujarnya.

Disamping itu, lanjut Hendra, APBI juga mempertanyakan kebijakan tersebut karena hanya diberlakukan terhadap pengangkutan komoditas batubara, sedangkan komoditas lain seperti kayu, kelapa sawit, dll tetap masih tetap bisa menggunakan jalan umum.

"Oleh karena itu, APBI menghimbau agar Pemprov Sumsel dapat mempertimbangkan lagi kebijakan tersebut dengan membahas lagi secara komprehensif dengan para pelaku usaha terkait agar supaya kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sehingga sektor pertambangan batubara di Sumsel dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Provinsi Sumsel dan Negara Indonesia serta juga dapat meningkatkan investasi dan menjamin kepastian berusaha", pungkas Hendra Sinadia.