Rabu, 26 September 2012 - 18:24:10 WIB

Mulai 2013, BPKP dan KPK Awasi Pembahasan APBD

Penulis : Redaksi
Kategori: LIPUTAN EKSLUSIF - Dibaca: 507 kali


Jakarta-- Untuk mencegah terjadinya korupsi uang daerah/negara, mulai 2013, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan lebih aktif dan intensif terlibat dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Saat ada pembahasan APBD antara DPRD dan gubernur, kita akan hadir di sana sebagai semacam 'kotak pos' untuk tempat bertanya atau konsultasi tentang berbagai hal guna mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang bisa berakibat kasus korupsi saat APBD dilaksanakan", kata Kepala BPKP Pusat, Mardiasmo, Rabu (26/9).

Mardiasmo menuturkan, keterlibatan BPKP dan KPK dalam mengawal pembahasan APBD tersebut sudah dimulai di Jawa Tengah dan Jawa Barat, menyusul Jawa Timur, sedangkan Sulawesi Tengah akan dimulai 2013.

Keterlibatan BPKP dan KPK dalam pembahasan APBD ini sifatnya kemitraan dan bukan untuk mencari-cari kesalahan. "Sifatnya adalah supervisi, untuk pencehagan, pre-audit, karena itu pengawasan kita mulai dari awal, dari tahap perencanaan. Kami akan terus berkomunikasi kalau ada masalah atau peraturan yang tidak jelas atau membingungkan BPKP bisa memberikan asistensi agar ada ketegasan sehingga tidak menjadi masalah hukum", jelasnya.

Menurutnya, ada tiga kerawanan korupsi dalam pelaksanaan APBD yakni pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik dan manajemen reformasi birokrasi dan kepegawaian. Namun dalam tahap awal, kata Mardiasmo, pihaknya akan lebih fokus pada kegiatan pengadaan barang dan jasa karena hal ini merupakan titik paling rawan terjadi korupsi.

"Kita akan mengontrol pembahasannya mulai dari penetapan harga barang supaya tidak di-mark up (gelembungkan), jangan sampai harganya kemahalan, tidak ada penambahan volume sampai penandatanganan kontrak-kontrak", ujarnya. (04/HOn)