Senin, 03 September 2012 - 20:54:02 WIB

KIARA Desak Pemerintah Hentikan Reklamasi Pantai Utara Jakarta

Penulis : Redaksi
Kategori: METROPOLITAN - Dibaca: 828 kali


Jakarta-- Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) meminta pemerintah menghentikan proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta. Proyek ini dinilai tidak layak dan melenceng dari fungsinya karena reklamasi hanya menimbulkan efek negatif. Faktanya, proyek reklamasi telah mendorong terjadinya gangguan ekosistem, habitat biota laut, pesisir dan darat.

“Reklamasi harus dihentikan karena sudah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan sebenarnya dari reklamasi itu sendiri, masyarakat sekita pesisir tidak dapat melaut,” kata Sekjen KIARA Riza Damanik di Jakarta, Senin (3/9).

Ada beberapa dampak buruk dari reklamasi Pantai Utara Jakarta, yaitu mengubah pola sedimentasi akibat perubahan garis pantai dan hidrologi serta potensi intensitas kegiatan di lokasi reklamasi, kecepatan arus meningkat sehingga meningkatkan tekanan terhadap ekosistem di Kep. Seribu.

Disamping itu juga merusak ekosistem mangrove sehingga fungsi ekologi sebagai daerah pelindung pantai musnah, regulasi sedimen dan perlindungan ikan telah hilang sepanjang Pantai Utara Jakarta dan pertumbuhan karang di Kep. Seribu terganggu akibat tekanan bahan pencemaran dan sedimen bahan uruk reklamasi Pantai Utara.

Menurut Riza, alasan pemerintah mengevaluasi dan melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang lahan basah menjadi kawasan, tidak berkorelasi dengan peningkatan daya dukung lingkungan di kawasan pesisir.

Ketidaklayakan lingkungan proyek reklamasi tegas menunjukkan bahwa perluasan wilayah pesisir yang akan direklamasi tanpa memperhitungkan naiknya muka air laut akan berakibat pada tenggelamnya Pantai Utara Jakarta.

Proses reklamasi yang tidak mendukung perbaikan lingkungan mematikan mata pencaharian masyarakat pesisir pantai yang berprofesi sebagai nelayan.

Karena itu KIARA mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung (MA) terhadap Perda Provinsi DKI Jakarta No.1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang merupakan dasar dari penataan ruang kota Jakarta. KIARA juga mengajukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi terhadap UU No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. (04/HOn)