Rabu, 22 Agustus 2018 - 01:05:12 WIB

DKPP Berikan Sanksi Kepada Dua Belas Penyelenggara Pemilu

Penulis : Redaksi
Kategori: POLITIK DAN HUKUM - Dibaca: 283 kali


DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) menggelar sidang dengan agenda pembacaan putusan, Selasa (21/8). Sidang yang dipimpin langsung oleh Ketua DKPP Harjono bersama dengan anggotanya yakni Alfitra Salam, Ida Budhiati, Fritz Edward Siregar dan Muhammad tersebut membacakan putusan terhadap dua puluh perkara.

Putusan DKPP diantaranya menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada lima orang penyelenggara pemilu. Mereka adalah Tarmizi selaku Anggota Panwas Kecamatan Lais, Jamalia Tafalas Ketua KPU Kab Raja Ampat, Tanus Kogoya Ketua KPU Kab Lanny Jaya serta Manase Wandik dan Penius Dewelek Onime Anggota KPU Kab Puncak. Mereka diberhentikan karena terbukti telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu.

“Memberikan Sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu II Manase Wandik, dan Teradu IV Penius Dewelek selaku Anggota KPU Kabupaten Puncak,” tutur Harjono saat membacakan amar putusan di ruang sidang DKPP Jl MH Thamrin 14 Jakpus.

Terhadap penyelenggara pemilu yang telah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap, DKPP menilai mereka tidak lagi memenuhi syarat sebagai penyelenggara pemilu di masa yang akan datang. Hal tersebut diungkapan Harjono saat membacakan amar putusan terhadap Tanus Kogoya selaku Ketua KPU Kab Lanny Jaya.

Selanjutnya, DKPP juga menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada empat penyelenggara pemilu yakni Erianus Kiwak, Aten Mom dan Ishak Telenggen selaku Ketua dan Anggota KPU Kab Puncak. Selain mereka, Ketua KPU Kota Tanjungpinang Muhammad Yusuf juga dijatuhi sanksi peringatan keras oleh DKPP. Untuk Ketua Kab Puncak yaitu Erianus Kiwak tidak hanya mendapat sanksi peringatan keras namun juga pemberhentian dari jabatan ketua.

“Memberikan Sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua kepada Teradu I Erianus Kiwak”, ucap Harjono.

Lebih lanjut, DKPP juga menjatuhkan sanksi peringatan kepada tiga penyelenggara pemilu. Mereka adalah Ketua dan Anggota KPU Kab Alor yakni Contantiana Mansula dan Febrino CH. Blegur. Serta Ketua Panwas Kab Lanny Jaya yakni Kiloner Kogoya.

Terhadap perkara lainnya, DKPP memutuskan merehabilitasi nama baik dari para Teradu karena tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Kemudian, untuk perkara Nomor 146 dan 151/ DKPP-PKE-VII/2018, DKPP mengeluarkan ketetapan karena aduan telah dicabut oleh pihak Pengadu tertanggal 10 Agustus 2018 lalu. Berikut rekapitulasi sanksi dari Putusan DKPP: