Rabu, 02 Mei 2018 - 13:38:38 WIB

Aroma Suap Rawa Tripa, GeRAM dan Rumoh Transparansi Laporkan PT Kalista Alam ke KPK

Penulis : Redaksi
Kategori: LIPUTAN EKSLUSIF - Dibaca: 278 kali


Raja- Masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Aceh Menggugat (GeRAM) dan Rumoh Transparansi (RT) melaporkan dugaan suap yang dilakukan oleh perusahaan kelapa sawit PT Kalista Alam (PTKA) atas kasus pembakaran lahan gambut Rawa Tripa di Kabupaten Nagan Raya, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (2/5).

"Kami melaporkan dugaan suap yang dilakukan perusahaan sawit PTKA. Kami menilai sangat besar potensi suap yang dilakukan. Itu dilihat dari adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan Meulaboh kepada tersangka. Hal ini membuat kecurigaan kami semakin besar, terlebih ada kejanggalan-kejanggalan dalam proses penyelesaian kasus ini", kata Direktur Rumoh Transparansi, Crisna Akbar, di gedung KPK, Rabu (2/5).

Menurut Crisna, kasus ini perlu disampaikan ke KPK karena berpotensial merugikan negara sebesar Rp 366 miliar. "Hal ini dinilai dari adanya putusan pengadilan yang menurut kami akan menghilangkan denda yang harus dibayarkan oleh PTKA kepada negara melalui Kementerian Lingkungan Hidup", jelasnya.

Untuk diketahui, pada medio Juli 2014, Pengadilan Negeri (PN) Meulaboh memvonis bersalah PTKA karena melakukan pembersihan lahan dengan cara membakar lahan gambut Rawa Tripa di Kabupaten Nagan Raya. Rawa Tripa merupakan bagian dari Kawasan Ekosistem Leuser yang saat itu dikenal sebagai “Ibukota Orangutan di Dunia”.

Atas kesalahan tersebut, PTKA diwajibkan mengganti rugi materil sebesar Rp114 miliar ke negara dan harus membayar dana pemulihan lahan sebesar Rp 251 miliar.

Tak terima dengan putusan itu, PTKA mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, namun ditolak. Mahkamah Agung pun telah menyatakan PTKA bersalah dan menolak banding maupun Peninjauan Kembali (PK) kasus ini. Putusan MA, salah satunya, melaksanakan eksekusi.

Namun faktanya tak berjalan mulus. Putusan MA tersebut tersendat. Dua tahun berselang, eksekusi tak juga dilaksanakan. Ketua PN Melaboh melakukan penundaan eksekusi tiga kali, dengan alasan PTKA sedang mengajukan PK. Setelah MA menolak PK, kini Ketua PN Meulaboh berdalih menetapkan perlidungan hukum PTKA.

Terakhir, Majelis Hakim yang dipimpin Ketua PN meulaboh, menerima gugatan PTKA No. 16/Pdt.G/2017/Pn.Mbo, tertanggal 13 April 2018, menyakatakan putusan Meulaboh No.12/Pdt.G/2012/Pn.Mbo, 8 Januari 2014, jo Putusan PT.Banda Aceh No.50/Pdt/2014/PT.Bna , 15 Agustus 2015, jo Putusan MA No.1 Pk/Pdt/2017 tanggal 28 Agustus 2015, Jo Putusan MA No.1 PK/Pdt/2017, tanggal 18 April 2017 Title non-eksekutorial.

"Kami membawa bukti-bukti terkait (Putusan MA, Putusan Pengadilan yang menerima seluruh gugtan tersangka kasus pembakaran lahan), kepada Kementerian Lingkungan Hidup. Kami juga sudah pernah melaporkan dugaan mafia peradilan dalam kasus ini, ke Komisi Yudisial (KY), namun hingga kini belum ditindak lanjuti oleh KY. Hal ini sepertinya perlu kita kawal bersama. Jangan sampai kasus perdata ini tidak dilanjutkan eksekusinya oleh Pengadilan", papar Crisna.

"Kita besok juga akan ke MA, mendesak MA agar segera melakukan atau agar mendesak Pengadilan Negeri Meulaboh untuk segera melakukan eksekusi terhadap kasus ini", pungkas Crisna. (Bud)