Selasa, 08 Mei 2012 - 06:49:10 WIB

Wa Ode Desak KPK Periksa Menkeu

Penulis : Redaksi
Kategori: POLITIK DAN HUKUM - Dibaca: 552 kali


Jakarta-- Tersangka kasus Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID), Wa Ode Nurhayati, mengajukan Menteri Keuangan sebagai saksi meringankan untuk dirinya. Pengajuan ini disampaikan Wa Ode saat diperiksa sebagai terdakwa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (7/5).

Usai diperiksa, Wa Ode sampaikan pada wartawan, ditanya sekitar enam pertanyaan oleh penyidik. Sempat ditanyakan penyidik, siapa saksi meringankan (a de charge) yang akan diajukan.Lalu, dia sebut Menkeu Agus DW Martowardojo sebagai satu dari saksi meringankan pilihannya.

"Saya minta saudara Menkeu untuk diperiksa terkait UU Keuangan yang mengatur bahwa kuasa pengguna anggaran itu adalah pemerintah", kata Wa Ode.

Menurutnya, Menkeu dan dua pejabat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah yaitu Direktur Dana Perimbangan, Pramudjo dan Harry untuk menegaskan bahwa kewenangan penentuan daerah penerima Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah

(DPID) dan alokasi anggarannya ada di pemerintah. Bukan seperti tuduhan KPK selama ini bahwa dirinya selaku anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR yang menyalahgunakan kewenangannya untuk menentukan nama daerah dan alokasi anggarannya.

Apalagi, lanjut Wa Ode, dua pejabat Kemenkeu tersebut yang mengajukan syarat-syarat yang harus dipenuhi daerah untuk bisa menerima DPID. Syarat tersebut dimunculkan karena selama ini anggaran DPID selalu dianggap disclaimer(auditor tak memberikan opini-red)oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Nah itu yang saya minta dihadirkan untuk dalam rangka perimbangan dan objektifitas terkait dengan tutudhan penyalahgunaan kewenangan", ujarnya.

Wa Ode menjelaskan, setidaknya terdapat 126 nama daerah yang hilang dalam pengalokasian DPID tahun anggaran 2011 ini. Besaran anggarannya pun beragam mulai Rp 20 miliar hingga Rp40 miliar. Menurutnya, daerah-daerah tersebut tersebar dari Aceh hingga Merauke.

Wa Ode menganggap pengalokasian nama-nama daerah yang berhak menerima DPID oleh DPR adalah sebuah prosedur salah. Karena seharusnya pihak yang berwenang menyaring nama-nama daerah penerima DPID adalah pemerintah. Ia mengatakan KPK telah menerima usulan dirinya ini. (02/HOn)