Senin, 26 Oktober 2015 - 22:56:27 WIB

Potensial Kembali Pada Rezim Upah Murah, Buruh Tolak PP Pengupahan

Penulis : Redaksi
Kategori: EKONOMI DAN BISNIS - Dibaca: 466 kali


Raja.com-- Komite Aksi Upah yang terdiri beberpa serikat buruh (KSPSI, KSPI, KSBSI, KP KPBI) menegaskan penolakan terhadap sistem pengupakan (RPP) yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo, menjadi PP No. 78 Tahun 2015.

"Kita akan melakukan gelombang aksi perlawanan. Mulai besok, Selasa (27/10) sekitar 30 ribu massa SPN akan demo. Demikian juga KSBSI dengan sekitar 10 ribu massa pada Rabu (28). Lalu tanggal 29/10 ada mimbar rakyat. Dan 30 Oktober kita demo akbar dengan minimal 60 ribu massa. Kita akan kepung dan bermalam di Istana meminta dicabutnya PP No. 78 Tahun 2015", kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal di YLBHI Jakarta, Senin (27/10).

Iqbal menuturkan, isu utama buruh kali ini hanyalah penolakan PP No. 78 Tahun 2015. Ada bebrapa alasan utama uakni, dalam perencanaan hingga keputusan, serikat buruh tidak dilibatkan sama sekali dalam perundingan. Kedua, PP tersebut mengarahkan kembali pada rezim upah murah. Dan Ketiga, based-on yang digunakan pemerintah sangat rendah, yakni Rp 2,7 juta, jauh di bawah Malaysia yang Rp 3,7 juta, Philiphina Rp 3,6 juta, atau Thailand Rp 3,4 juta.

"Ini jelas sangat rendah. Kawan-kawan buruh minta Rp 3,7 juta. Disisi lain formula upah yang hanya berdasar pertumbuhan ekonomi dan inflasi ini jelas sangat tidak mengena untuk beberapa daerah, seperti Papua dan Batam yang memang biaya hidupnya lebih tinggi. Karena itu kami minta PP ini dicabut kembali", papat Iqbal.

Iqbal menegaskan, sepanjang PP tersebut tidak dicabut, maka buruh seluruh Indonesia akan terus melakukan perlawanan.

"Kami tidak main-main. PP tersebut bukti keserakahan pengusaha dan keberpihakan negara hanya pada pemilik modal. Negara bahkan mengabaikan kepentingan buruh dan rakyat secara menyeluruh. Kami tegaskan, akan bekerja sampai PP dicabut dan formula upah baru ditiadakan. Gelombang aksi akan kita lakukan sampai Desember 2015. Bila blum berhasil, maka perlawanan ini akan berlanjut sampai batas waktu tdk ditentukan. Bila tidak dicabut dalam waktu dekat, akhir November/ Desember semua buruh akan mogok nasional. Kami akan ambil resioko apapun. Bila masyarakat kecil/ buruh dimarginalkan, kami akan terus melawan", tegas Iqbal. (Bud/Pur)