Sabtu, 22 Januari 2022 - 04:17:54 WIB

Tidak Profesional dan Berpihak, Ombudsman RI Mesti Disiplinkan Ombudsman Riau

Penulis : Redaksi
Kategori: POLITIK DAN HUKUM - Dibaca: 1504 kali


Ombudsman sebagai lembaga quasi yudisial, mesti bekerja di atas landasan peraturan perundang-undangan dalam memproses pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi institusi negara yang bertugas memberikan pelayanan publik. ORI Riau diduga kuat mengintervensi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kampar atas sikapnya yang dianggap tidak memberi pelayanan terkait dengan status keabsahan koperasi petani.

Sekelompok orang yang mengklaim sebagai pengurus Koperasi meminta Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kampar untuk memastikan keabsahan Pengurus Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa M) hasil Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) abal-abal, yang dimotori PTPN V, yang ditujukan untuk memecah belah petani dan mendelegitimasi pengurus Kopsa M yang legal.

Pengacara Publik & Juru Bicara Tim Kuasa Hukum Kopsa M, Samaratul Fuad menyebutkan, berpatokan pada ketentuan peraturan koperasi, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM tidak menindaklanjuti permohonan dimaksud dan kemudian diadukan ke ORI Riau.

"Tanpa legal standing yang jelas dan tanpa pemahaman yang utuh atas persoalan Kopsa M, ORI Riau menindaklanjuti pengaduan sekelompok orang tersebut. Padahal pada 3 Desember 2021 lebih dari 500 petani yang merupakan pemilik kedaulatan dalam tubuh koperasi telah kembali menetapkan pengurus baru. Serangan balik terhadap pengurus", ujarnya.

Kopsa M di bawah kepemimpinan Anthony Hamzah semakin kuat sejalan dengan upaya-upaya hukum yang dilakukan Kopsa M mempersoalkan kemitraan yang tidak setara dengan PTPN V sehingga menimbulkan persoalan hukum termasuk beralihnya kebun petani secara melawan hukum kepada pihak-pihak tertentu.

"Bahkan akibat tata kelola kemitraan yang buruk, seluas 1.650 kebun petani juga terancam diambil alih PTPN V karena pembebanan utang pembangunan kebun kepada petani secara tidak akuntabel hingga 170 miliar lebih", papar Samaratul Fuad.

Pengacara Publik, Koordinator Tim Advokasi Keadilan Agraria-SETARA Institute, Disna Riantina menilai, ORI Riau telah keluar jalur atau off-side dalam bekerja dan kuat dugaan adanya konflik kepentingan untuk turut bersama-sama dengan berbagai pihak melemahkan Pengurus Kopsa M di bawah kepemimpinan Anthony Hamzah.

"Ombudsman Republik Indonesia harus menegur dan mengingatkan ORI Riau untuk tidak turut campur persoalan internal koperasi. Jika diperlukan ORI memberi sanksi kepada Kepala Perwakilan ORI Riau", tandasnya.