Jumat, 07 Agustus 2020 - 09:57:40 WIB

Faisal Basri : Hindari Resesi, Pemerintah Cenderung Abaikan Penanganan Covid-19

Penulis : Redaksi
Kategori: POLITIK DAN HUKUM - Dibaca: 638 kali


Pemerintah sebaiknya lebih fokus dan mengutamakan penanganan dan pencegahan penyebaran pandemi Covid-19, daripada terus memaksakan diri berupaya menghindari resesi ekonomi dengan melakukan tindakan-tindakan pemulihan ekonomi yang progresif namun akhirnya justru mengesampingkan upaya-upaya penanganan Covid 19.

Ekonom Faisal Basri menilai, saat ini pemerintah cenderung mengabaikan masalah Covid 19 antara lain dengan melonggarkan aturan/mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang ambigu. Sementara stuktur pemulihan ekonomi lebih diprioritaskan.

“Resesi jangan dipaksakan untuk dihindari dengan melakukan tindakan-tindakan yang progresif (namun) menafikan Covid 19. Sebaiknya agenda utama yang diprioritaskan pemerintah adalah jangan hanya pemulihan ekonomi saja yang dilakukan sementara penangan Covid 19-nya diabaikan atau dilonggarkan sebagaimana yang tercermin dari struktur yang terlihat lebih mengutamakan pemulihan ekonomi", kata Faisal di Jakarta, (Jumat,07/08/2020).

Menurut Faisal, Indonesia belumlah memasuki masa resesi yang sesungguhnya karena secara teknis resesi dilihat berdasar penurunan level of out put untuk kurun waktu tertentu atau pertumbuhan ekonomi yang minus selama dua triwulan berturut-turut. Prediksi kuat pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua ini adalah minus, begitupun di triwulan ketiga. Maka pada bulan November nanti secara resmi baru akan diketahui pengumumannya apakah Indonesia benar-benar mengalami resesi atau tidak.

"Meskipun sudah diumumkan kita masih belum memasuki resesi saat ini, karena di triwulan pertama kita masih positif pada angka 3%. Jika pada triwulan kedua ini pertumbuhan ekonomi kita minus kemudian pada triwulan berikutnya (triwulan ketiga) kita juga minus barulah kita dikatakan resesi”, jelasnya.

Agar penanganan pandemi Covid 19 berjalan lancar, Faisal meminta pemerintah untuk belajar dari penanganan peristiwa bencana tsunami yang dulu pernah terjadi di Aceh, dimana dalam melaksanakan tugasnya ada “komandan perang” yang posisinya bukan dipegang oleh beberapa menteri. Kuntoro sebagai komandan perang (pemimpin satgas tsunami) bersama Fuad Ahmani yang memegang anggaran saat itu semuanya begitu ahli dalam bekerja dan bisa bekerja penuh selama 24 jam. Mereka juga mampu memprediksikan dan mengantisipasi hal-hal yang kemungkinan bisa terjadi, serta memiliki kemampuan leadership, dan mampu memobilisasi semua kemampuan yang ada. "Figur-figur seperti itulah yang seharusnya ditempatkan kedalam satgas penanganan Covid 19", ujarnya.

Tugas seorang Menteri BUMN saat ini sudah cukup berat, untuk mengurus BUMN yang jumlahnya mencapai 115-an perusahaan dengan berbagai masalahnya, Erick Thohir masih harus dibebani dengan hal yang susah (pandemi Covid 19) dan sekarang jadi ketua pelaksana satgas pemulihan ekonomi dan penanganan Covid 19. Menteri-menteri sudah memiliki pekerjaan berat dan kesibukan yang sangat tinggi, maka seharusnya penanganan Covid 19 diisi oleh orang-orang yang lebih fokus bekerja dan mumpuni dibidangnya.

Faisal juga menyesalkan tudingan Ketua Gugus Tugas percepatan Penanganan Covid 19, Doni Manardo yang pernah menuding masyarakat tidak disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan di area perkantoran. Sebab faktanya angka Covid 19 tertinggi di area perkantoran justru berada di lingkungan perkantoran lembaga-lembaga kepemerintahan. Para ASN dipaksa kementrian untuk menghabisi perjalanan dinas ke tempat-tempat wisata. Begitupun dengan kebijakan larangan mudik yang juga dibuat tarik ulur oleh pemerintah.

“Yang tidak disiplin sebenarnya bukan masyarakat tapi justru di jajaran pemerintahannya. Karena kalangan pekerja kantor yang banyak ditemukan positif virus Covid 19 ada di lembaga-lembaga kepemerintahan, sementara di perkantoran swasta hanya sedikit”, ungkap Faisal.

Meski demikian ia yakin masyarakat Indonesia mau mendengar dan mencontoh atasannya. Hanya saja perlu dilakukan pendekatan khusus yang disesuaikan dengan karakter dan kebudayaan masyarakat sekitar, pemerintah juga bisa memanggil para ahli sosialogi dan ahli antropologi untuk mendiskusikannya. Penanganan Covid 19 bisa disesuaikan dengan budaya lokal, dan ketahanan ekonomi setempat.

"Penyaluran bantuan sosial (bansos) jangan lagi berupa sembako karena tidak relevan dan belum tentu sesuai kebutuhan masyarakat. Selain tidak mengandung sense of crisis, biaya akan terbuang untuk urusan lain seperti pembentukan panitia, pembuatan SK, pengadaan barang, pengepakan dan pendistribusian yang semuanya sudah memakan biaya tersendiri. 36 juta UMKM harus disisir berdasar tingkat dampak yang dialami akibat pandrmi Covid 19. Bantuan harus diberikan untuk membuat mereka tetap hidup ditengah krisis. Sementara dikalangan petani, semestinya lebih bisa diberdayakan dengan melibatkan penguasaha besar untuk memakai hasil produksi petani lokal dan pembentukan kelompok-kelompok tani untuk pengadaan bibit-bibit tertentu seperti cabai dan bawang yang selama ini mengandalkan impor. Pemerintah juga bisa menyerahkan 3.5 juta ha lahan sawit yang "dijarah" oleh konglomerat agar bisa dikelola oleh rakyat kembali", pungkas Faisal Basri. (b/cal)