Sabtu, 14 September 2019 - 08:29:21 WIB

Audiensi Garda NTT dengan Staf Ahli Kemenpar Terkait TNK Komodo

Penulis : Redaksi
Kategori: NASIONAL - Dibaca: 237 kali


Menggali regulasi terkait wacana penutupan dan relokasi warga Taman Nasional Komodo oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akhirnya mendapat secerca cahaya. Wacana ini pertama kali dikemukakan Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtilu Laiskodat pada Bulan Juli 2019 lalu. Pada tanggal 2 Agustus lalu, Gerakan Patriot Muda Nusa Tenggara Timur (Garda NTT) melakukan anjuk rasa dan audiensi dengan Kepala Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta untuk meminta klarifikasi pemerintah NTT terkait wacana ini. Garda NTT jelas sangat menolak wacana ini, terlebih Garda NTT telah bertemu delapan (8) perwakilan warga Komodo di kawasan Menteng Jakarta Pusat. Dari pertemuan ini, tim Garda NTT telah menyerap suara-suara kaum termarjinalkan, sehingga sampailah pada keputusan bulat pengurus Garda NTT untuk menolak segala bentuk eksploitasi, penindasan serta perampokan hak hidup atas nama arogansi kekuasaan.

Pertemuan tanggal 2 Agustus dengan Pemerintah NTT diwakili Kepala Badan Penghubung Victor Manek, Garda NTT tidak mendapat jawaban konprehensif terkait wacana ini. Bahkan aspirasi Garda NTT sampai hari ini belum terjawab oleh pemerintah NTT. Akhirnya, pada tanggal 28 Agustus 2019 Garda NTT mengarahkan mobil komando dan melakukan audiensi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kami kemudian diterima Kepala Biro Humas Djati Witjaksono Hadi. Ketika berdialog dengan beliau, kami mendapati beberapa poin penting;

1. Pihak KLHK menyatakan bahwa kewenangan Penutupan TNK Komodo adalah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Saat ini KLHK tidak ada wacana untuk menutup pulau Komodo
3. KLHK sama sekali tidak tahu wacana relokasi 2000 warga Komodo
4. Saat ini tim terpadu (independen) dari berbagai unsure sedang melakukan kajian langsung di Labua Bajo.
5. Hasil kajian akan diumumkan ke public sebelum akhir tahun 2019

*Dialog Dengan Kemenpar*

Pada hari Jumat, 13 September 2019, Gerakan Patriot Muda Nusa Tenggara Timur melakukan gerakan berikutnya dengan sasaran Kementerian Pariwisata untuk mendapatkan penjelasan resmi terkait wacana ini, juga memastikan 9 perusahaan yang telah mengantongi izin usaha di Taman Nasional Komodo dengan poin tuntutan yang masih sama sebagai berikut;
- Tolak Wacana Penutupan Pulau Komodo
- Tolak Relokasi 2000 warga pulau Komodo
- Mendesak Menteri Pariwisata mempublikasikan rencana Grand Desain dan Master Plan Pembangunan Labuan Bajo dan Pulau Komodo
- Meminta Kemenpar membuka ke publik 9 perusahaan yang telah memegang izin usaha di pulau Komodo
- Mendesak Menteri Arif Yahya untuk mencabut dan membatalkan izin-izin Pengusahaan Pariwisata Alam di dalam Taman Nasional Komodo karena justru akan membahayakan habibat Komodo.

Dari dialog dengan Staf Ahli Kementerian Pariwisata Vincent Djemadu kami mendapati penjelasan yang sangat kontradiktif dengan wacana Pemprov NTT yang sempat viral beberapa waktu lalu.
1. Kementerian Pariwisata menolak tegas wacana penutupan dan relokasi. Pasalnya wacana ini bukan saja berdampak pada warga komodo tetapi juga berimplikasi kepada target kunjungan wisata yang diprediksi bakal menurun akibat isu ini. Banyak tourism-tourism yang membatalkan perjalanan mereka ke pulau Komodo. Wacana yang begitu viral ini memang mempengaruhi pasar eropa; ungkap staf ahli kemenpar.
2. Kementerian Pariwisata menegaskan bahwa wewenang penutupan dan relokasi adalah wewenang pusat sebab status pulau komodo sebagai Taman Nasional. Di dunia manapun, status taman nasional adalah wewenang pusat (dalam hal ini KLHK);. Tetapi saat ini tidak ada kebjikan secara formal oleh pemerintah pusat. tegasnya.
3. Soal penerbitan izin usaha 9 perusahaan, kemenpar tegaskan sesuai UU Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah.
4. Kemenpar menghimbau semua pihak yang berkepentingan supaya statement verbal yang muncul ke public perlu hati-hati di era digital ini.
5. Pemerintah pusat akan merespon secara bijak terhadap keluhan warga Komodo
6. Kementerian Pariwisata sedang menyiapkan dan akan mempublikasikan grand desain dan master plan pembangunan pariwisata super premium Komodo melalui media dan diskusi-diskusi public maupun seminar.