Kamis, 29 Agustus 2019 - 05:44:48 WIB

Lalu-lintas Ganjil Genap untuk Siapa?

Penulis : Redaksi
Kategori: METROPOLITAN - Dibaca: 577 kali


Penerapan sistem lalu-lintas ganjil genap (gage) yang diberlakuan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menuai berbagai respons di masyarakat. Ada menilai positif karena sistem gage bisa menjadi instrumen pengendali lalu lintas, tetapi ada pula yang memintanya untuk dikaji ulang. Penilaian positif terhadap gage karena sistem ini mempermudah pengelolaan lalu lintas dan juga menjaga kebiasaan yang sudah terbangun selama Asian Games. Tetapi di sisi lain, penerapan sistem gage juga merugikan banyak pihak secara bisnis maupun sosial.

Seperti diketahui sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan melakukan perpanjangan kebijakan gage yang tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 92 Tahun 2018. Pergub tersebut berlaku mulai 3 September 2018 hingga 13 Oktober 2018 atau setelah Asian Para Games selesai. Gubernur Anies bukannya tanpa alasan melakukan perpanjangan kebijakan gage tersebut.

Sebab, saat pemberlakuan sistem ganjil genap selama berlangsungnya Asian Games, terjadi peningkatan kecepatan pengguna jalan sampai dengan 37%, serta penumpang Transjakarta dilaporkan mengalami peningkatan sampai dengan 40%. Akan tetapi, perpanjangan kebijakan gage tersebut dinilai belum melalui pengambilan data yang lebih lengkap dan menyeluruh atas dampak kebijakan pembatasan lalu lintas. Hal tersebut seperti amatan Dewan Pengurus Nasional (DPN) Generasi Optimis (GO) Indonesia. Oleh sebab itu GO Indonesia mengajukan wacana pengkajian ulang kebijakan sistem lalu-lintas gage.

GO juga menengarai dugaan adanya pihak-pihak tertentu yang diuntungkan secara komersil dalam pemberlakuan sistem gage tersebut. Hal itu seperti yang terlontar dalam kunjungan DPN GO Indonesia ke Universitas Tarumanagara (Untar) di Jakarta (28/8/2019). DPN GO Indonesia yang diwakili oleh Ketua Umum Jeni Widyaningrum, Sekretaris Jendral Tigor Mulo Horas Sinaga, dan Wakil Sekretaris Jendral Judith Catherina diterima oleh Dekan Fakultas Hukum Untar, Dr. Ahmad Sudiro.

Di dalam kunjungan tersebut, baik GO Indonesia dan Dr. Ahmad Sudiro tidak mengelak bahwa sebagian masyarakat yang sangat diuntungkan dengan pemberlakuan gage, akan tetapi Sekretaris Jendral (Sekjen) GO Indonesia juga melihat bahwa ada elemen-elemen masyarakat lain yang dirugikan dengan kebijakan gage tersebut. Horas mengatakan, “Gage memang tampak mempermudah pengelolaan lalu lintas dan juga menjaga kebiasaan yang sudah terbangun selama Asian Games, tetapi, ada banyak anggota masyarakat yang dirugikan juga. Jangan abaikan itu! Masyarakat luas khususnya warga Jakarta perlu mencari tahu kenapa keluar kebijaksanaan lalu lintas gage diperluas, bahkan seakan mengkotaki pusat kota Jakarta, kebijakan ini untuk siapa?”

“Pemberlakuan sistem gage ini kan payung hukumnya Pergub, padahal untuk membatasi hak orang itu dibutuhkan sebuah Undang-undang. Itu butuh proses yang tidak sebentar. Banyak kajian beririsan di dalamnya, harus dibuat RUU-nya dulu, belum lagi masa percobaan UU, dan lain sebagainya,” kata Horas tegas.

Mendukung pandangan Horas, ahli hukum yang juga Dekan FH Untar Dr. Ahmad Sudiro mengatakan, "Seharusnya pembatasan hak masyarakat umum diatur dalam Undang-Undang untuk skala nasional atau minimal dalam Perda untuk lokal daerah, Kalau terlanjur diberlakukan bisa saja masyarakat yang merasa dirugikan mengajukan pengujian yudisial atau judicial review ataupun melakukan kajian yang mengkaji plus-minus yang mendalam tentang kebijaksanaan tersebut, terutama dari sisi kepentingan masyarakat luas."

Atas polemik gage tersebut, DPN GO Indonesia menginisasi dan akan menyelenggarakan sebuah diskusi publik dengan nuansa kritis dan solutif. Diskusi yang dinamakan GO TALK tersebut akan membicarakan A-Z sistem gage dan dampak positif-negatifnya di masyarakat. DPN GO Indonesia rencananya akan menghadirkan pembicara-pembicara berkompeten dari berbagai unsur yang terkait sistem gage tersebut. GO TALK sendiri akan mengundang unsur Pemprov DKI Jakarta agar dapat menjelaskan alasan-alasan perluasan sistem gage di kota yang sebentar lagi tidak menjadi Ibu Kota Negara ini. Diskusi tersebut juga akan menghadirkan ahli Hukum Tata Negara dari Untar agar bisa memperluas cakrawala diskusi, dan juga komponen-komponen lain yang mewakili stakeholder di DKI Jakarta.